Sebagai seorang difabel, yakni difabel rungu, saya ikut senang mengetahui Pak Nadiem mengunjungi sebuah SLB di Bantul, DI Yogyakarta. Paling nggak merupakan wujud kepedulian beliau terhadap pendidikan bagi difabel. Namun, apakah kepedulian saja sudah cukup?

Dulu, saya sempat ngambek untuk nggak melanjutkan jenjang SMA. Hal ini dikarenakan sebagai difabel, saya sempat berfikiran harus masuk SLB. Namun, alm. Bapak yang memang hidupnya serba pas-pasan nggak sanggup membiayai jika di SLB yang lokasinya memang sangat jauh. Kini, justru saya bersyukur nggak memgenyam di SLB. Apa pasal?

1. SLB cenderung mensegresikan difabel dengan non-difabel

Difabel dalam lingkungannya yang sendiri ( via www.carainvestasibisnis.com )


Dengan sistem pemberlakuan SLB seperti sekarang ini, mau nggak mau ia memisahkan difabel dengan non-difabel. Ini menjadi pertanyaan berbagai pihak saat yang kita kejar adalah masyarakat inklusi.


2. Sistem yang masih terkesan kuno

Menghapus cara lama ( via www.dream.co.id )


Sistem pembelajaran pun selama ini dirancang dengan standar yang lebih rendah dibandingkan non-difabel. Parahnya, dibuat sama. Alhasil, kualitas lulusan pun di bawah standar. Persepsi bahwa difabel adalah individu yang kemampuannya dibawah standar non-difabel menjadi alasan kuat atas sistem yang diberlakukan. Padahal, nggak semua difabel demikian. Harus ada pembedaan berdasarkan derajat difabelnya.


3. Menjauhkan dari kultur inklusi

Inklusi ( via www.tabloidmatahati.com )


Dengan sistem yang segresi secara total, ditambah dengan kurikulum yang dibuat sedemikian rupa tanpa melihat kondisi peserta didik, justru semakin menjauh dari kultur inklusi. Mimpi indah soal masyarakat inklusi hanyalah pepesan kosong. Sebatas angan-angan, Guys.

4. Idealnya, menyiapkan ke kultur inklusi

Menuju inklusi ( via www.okezone.com )


Lalu, bagaimanakah yang ideal? Yang paling ideal adalah menjadikan SLB sebagai sarana menyiapkan mereka terjun ke sekolah inklusi. Kurikulum dirancang agar mereka siap untuk “dipindahkan” ke sekolah umum atau reguler. Tempat dimana pembelajaran difabel bersama masyarakat bakal terbangun.

5. Apakah SLB harus dihapus?

Belum perlu dihapus, namun harus dirubah! (via www.momentum.com )


SLB nggak sepenuhnya dihapus, terlebih melihat kondisi di Indonesia. Selain sebagai sarana persiapan bagi difabel untuk terjun ke inklusi, SLB dapat menampung difabel yang benar-benar “kompetisi”-nya nggak memungkinkan di sekolah inklusi atau reguler. Meskipun demikian, dengan tetap melakukan perubahan kurikulum yang mengarah pada kultur inklusi. Misalnya, terdapat program kunjungan ataupun site-in bagi siswa difabel di sekolah inklusi yang ditunjuk oleh pihak pemerintah. Dengan demikian, SLB bukanlah tempat untuk meminggirkan difabel dari masyarakat.

5. Nggak sekadar formalitas

Kebijakan yang nggak sekadar formalitas ( via www.tempo.co )


Harapan kita semua, pendidikan bagi warga negara, termasuk bagi difabel, nggak sekadar formalitas. Ia bukan sekadar untuk bahan pajangan pemerintah dalam menunjukan statistik partisipasi dalam bidang pendidikan. Ia adalah benar-benar mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan bagi difabel yang selama ini masih hilang