Hari Guru yang diperingati 25 November ini menjadi sebuah refleksi yang cukup kompleks. Salah satu PR besar adalah dalam upaya mewujudkan Indonesia Inklusif. Pendidikan menjadi salah satu pondasi utama untuk mencapainya. Bahkan, dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sudah tertulis jelas tentang pendidikan inklusif bagi difabel.

Dengan jargon “merdeka belajar”, apakah difabel sudah terjamin kemerdekaannya? Nggak bisa dipungkiri, jika nasib pendidikan inklusif di Indonesia masih menimbulkan banyak pertanyaan. Baik yang berada di sekolah reguler (umum) maupun yang mendapat predikat sebagai sekolah inklusi.

1. Pendidikan inklusi masih jauh tertinggal



Dapat dikatakan pendidikan inklusi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Bahkan, nggak sedikit di beberapa daerah, masih muncul adanya penolakan terhadap siswa yang difabel.

2. Konsep sekolah inklusi yang masih kabur


Seringkali sekolah inklusi yang ditunjuk pemerintah masih belum optimal. Salah satunya disebabkan konsep yang belum jelas. Di satu sisi, ia harus menerapkan inklusifitas, di sisi lain seringkali terjadi pengkhususan terhadap difabel. Kenyataamnya, bukan pengkhususan yang diperlukan, tetapi layanan dan fasilitas sesuai kebutuhannya. Ini menjadi PR bersama pemerintah, sekolah, dan Guru untuk bersama-sama merumuskannya.


3. Fasilitas dan layanan yang belum maksimal

SDGs menuntut adanya keadilan dalam pendidikan ( via www.hiltonfoundation.org )


Selain konsep yang terkadang masih kabur, fasilitas dan layanan sesuai kebutuhannya pun seringkali belum memenuhi ekspektasi. Fasilitas dan layanan bagi siswa difabel tentunya berbeda dengan siswa yang non-difabel. Keberadaan fasilitas dan layanan bagi difabel bukan berarti mengkhususkan. Ia merupakan bentuk menghilangkan hambatan yang disebabkan kedifabelitasannya.

4. Efektifitas Guru Pendamping Khusus (GPK)

Efektifkah keberadaan GPK ( via www.jawapos.com )


Selama ini, di sekolah reguler atau sekolah inklusi terdapat Guru Pendamping Khusus (GPK). Keberadaannya untuk membantu siswa difabel yang ada di sekolah tersebut. Keberadaan GPK oleh beberapa aktifis difabel dianggap kurang efektif untuk mencapai tujuan yang benar-benar inklusif. Bagi mereka, idealnya semua guru memiliki kompetensi untuk “mendekatkan” diri dengan siswa difabel. Bukan sebuah pengkhususan yang justru kontradiktif dengan konsep inklusif. Sisi lain, mereka yang mendukung adanya GPK menganggap keberadaannya untuk memaksimalkan siswa difabel.

5. Kualitas lulusan SLB dipertanyakan

Kualitas lulusan SLB masih perlu dipertanyakan ( via www.okezone.com )


Selain persoalan di atas, selama ini siswa difabel lebih banyak diarahkan untuk ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Selain karena adanya penolakan dari sekolah umum dan lingkungan yang belum ramah difabel, nggak jaranh disebabkan oleh kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Kenyataannya, sejauh ini kualitas lulusan SLB seringkali dipertanyakan. Seperti beberapa waktu lalu diprotes oleh salah satu organisasi difabel yang ada di Indonesia. Yang mana kurikulum untuk difabel rungu di SLB standarnya berbeda jauh dengan yang ada di sekolah umum/reguler/inklusi.

Momentum Hari Guru harapannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Indonesia. Hal ini mendesak untuk segera dipecahkan jika ingin mengejar tujuan pembangunan Indonesia yang inklusif. Tanpa menyentuh sektor pendidikan, sektor yang lain bisa saja lebih buruk. Mengingat pendidikan merupakan salah satu pembuka jalan bagi sektor yang lain. Merdeka belajar berarti membebaskan. Membebaskan siswa difabel untuk bebas dari segresi, pemisahan, dan pengkotak-kotakkan dari siswa non-difabel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *